Peraturan Mengenai Jam Kerja Karyawan dan Pekerja

Memiliki pekerjaan merupakan kebanggaan bagi setiap orang, termasuk menjadi karyawan atau buruh sekalipun. Perkerjaan merupakan cara mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam mendapatkannya memang tidak mudah. Proses melamar hingga diterima membutuhkan waktu yang cukup lama dengan berbagai tantangannya.

Ketika seseorang dalam pekerjaannya dengan jabatannya yang tinggi maupun rendah, memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Terutama bagi pemilik perusahaan atau pengelola perusahaan tersebut, jangan sampai berbuat semena-mena kepada bawahannya. Karena, ada hak yang dimiliki bawahan tersebut. Hak yang bahkan diatur dalam undang-undang.

Selain masalah kesejahteraan dengan kesehatan hingga upah minimum yang sering kali jadi perdebatan, masalah jam kerja pun tidak kalah menyita perhatian. Terdengar sepele, tapi undang-undang telah mengaturnya.

Yaitu, pada pasal 77-85 dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2013. Dimana, pengaturan masalah jam kerja ini juga menyangkut jam istirahat dan waktu lembur. Undang-Undang menjelaskan jika masalah waktu tersebut harus ada, tercantum dalam PKB atau perjanjian kerja sama.

Sebagai atasan, Anda pasti akan tertolong banyak ketika para pekerjanya bekerja keras bahkan sampai lembur. Namun, Anda juga harus tahu jika lembur di luar jam kerja tersebut ada pengorbanan tersendiri yang harus dilakukan karyawan tersebut.

GRATIS - Ebook Super tentang Strategi Pengembangan SDM dan Karyawan. Download sekarang.

Belum lagi jika upahnya, untuk lembur tersebut tidak sesuai dengan jam lemburnya. Semua ada aturannya.

Demikian juga dalam beristirahat. Istirahat bukan hanya soal makan. Tapi, juga untuk beribadah. Waktu istirahat yang diberikan harus bisa memenuhi kebutuhan para pekerja, pegawai, atau karyawan tersebut agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban antara atasan dan bawahannya. [Baca: 8 Hak Pekerja Yang Harus Diketahui ]

Undang-Undang mengartikan jam kerja sebagai waktu pelaksanaan kerja yang dalam melakukannya bisa siang ataupun malam. Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan tahun 2005, pasal 77-85 secara khusus mengatur jam kerja bagi pekerja di perusahaan swasta. Pasal 77 menyebutkan jika pengaturannya ada dua sistem.

• 6 hari kerja setiap minggunya dengan jam kerja 7 jam per hari atau 40 jam per minggu.
• 5 hari kerja setiap minggunya dengan jam kerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.

Dapat disimpulkan, jika dalam kedua sistem tersebut diatur bahwa batas jam kerja setiap minggunya hanya 40 jam. Oleh karena itu, ketika jam kerja melebihi batas waktu tersebut, jam kerjanya masuk ke dalam jam lembur. Dimana, sebagai atasan wajib memberikan dan sebagai bawahan atau karyawan berhak menerima upah lembur tersebut.

Pengaturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di atas tersebut tidak mengikat sector maupun jenis pekerjaannya. Untuk pengaturan yang berdasarkan sector dan jenis pekerjaannya, yang mengaturnya adalah Keputusan Menteri, tepatnya Kepmenakertrans No. 233 pasal 3 ayat 1. Dalam keputusan tersebut dibahas pengaturan tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus.

Antara lain di bidang pelayanan kesehatan, transportasi, perbaikan alat transportasi, pariwisata, pos dan telekomunikasi, penyedia tenaga listrik, air, minyak dan gas bumi, pusat perbelanjaan, media massa, pengamanan, konservasi, serta jenis pekerjaan yang apabila layanannya dihentikan dapat mengganggu atau merusak bahan hingga proses produsi, termasuk juga dalam pemeliharaan atau perbaikan alatnya.

Jenis pekerjaan yang diatur dalam Keputusan Menteri tersebut, di atas dalam jam kerjanya tidak mengikuti jam kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi, setiap waktu lemburnya tetap berhak diberikan upah dan Undang-Undang pun melindunginya.

Diantara jenis pekerjaannya yang sifatnya dilakukan secara terus menerus, bahkan di hari libur yang sudah ditetapkan pemerintah, Undang-Undang juga tetap melindungi haknya. Yaitu, pada Undang-Undang No. 13 tahun 2013 pasal 85 ayat 2 yang kemudian diatur juga dalam Keputusan Menteri, Kepmenaketrans No. Kep-233/men/2003 yang dalam pengaturan jam kerjanya dibagi ke dalam bentuk shift. Sehingga, pemberian jam kerja bagi setiap karyawannya ad